Kemenperin Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Bahan Kimia Berbahaya

Kemenperin Tingkatkan Kapasitas Laboratorium Uji Bahan Kimia Berbahaya

Bahan Kimia Laboratorium
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara ( Foto: Istimewa )

Peningkatan Kapasitas Bahan Kimia Laboratorium Berbahaya

“kami berupaya menurunkan tingkat penggunaan polybrominated diphenyl ethers (PBDE) melalui penerapan Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS),” hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Rabu (28/3).

beliau menjelaskan, RoHS merupakan pedoman yang membatasi penggunaan enam bahan kimia berbahaya di dalam pembuatan berbagai jenis komponen peralatan elektronik. Keenam substansi tersebut adalah timbal (Pb), air raksa (Hg), kadmium (Cd), hexavalent chromium (Cr6+), polybrominated biphenyl (PBB), dan PBDE.

“Saat ini, perhatian kami kepada PBDE karena secara internasional telah dilarang penggunaannya di industri. PBDE yang digunakan sebagai penghambat nyala api dianggap berbahaya karena bahan kimia ini berpotensi sebagai bahan pencemar yang bersifat persisten di lingkungan (Persistant Organic Pollutants/POPs),” papar dia.

Hal tersebut diatur dalam Konvensi Stockholm tentang POPs yang ditandatangani 172 negara pada 2001 dan telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 2009 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten.

Dalam pelaksanaannya, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis di bawah binaan BPPI Kemenperin dipilih oleh UNDP untuk melaksanakan kegiatan penurunan kandungan PBDE. Tiga program penurunan PBDE tersebut adalah pelaksanaan pelatihan RoHS, Uji Profisiensi, dan penyusunan dokumen untuk pendaftaran ruang lingkup pengujian PBDE.

Pelatihan RoHS oleh kemenperin

“Kami telah melaksanakan pelatihan RoHS ini yang diikuti oleh laboratorium satker-satker di bawah BPPI Kemenperin dan laboratorium di bawah BP Batam,” ungkap Ngakan. Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium dalam memastikan kandungan bahan kimia berbahaya sesuai Pedoman RoHS dan ISO/IEC 62321.

Menurut Ngakan, pentingnya program ini dilakukan, karena program daur ulang limbah produk elektronik atau limbah bahan kimia laboratorium masih belum berjalan maksimal. Terlebih lagi pencemaran PBDE berbahaya terhadap kesehatan.

Oleh karena itu Kemenperin mendorong industri nasional agar mengoptimalkan pengelolaan limbah secara tepat. Metode yang bisa dilakukan adalah pendekatan waste to energy. “Selain bisa mengurangi timbunan limbah, pendekatan tersebut juga membantu mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil,” jelas Ngakan.

Hal tersebut tentunya mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana ditargetkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang disampaikan pada Paris Agreement 2016.

sumber: beritasatu

WhatsApp chat